Subulussalam | portalsingkil online.net ~ Integritas dunia jurnalistik di Kota Subulussalam kini tengah dipertaruhkan. Seorang oknum wartawan berinisial RM memicu kontroversi setelah diduga kerap memproduksi pemberitaan yang bias dan cenderung menjadi “tameng” bagi pihak tertentu. Kasus terbaru yang mencuat adalah keberpihakannya dalam isu pemberhentian sepihak kader Posyandu di Kampong Longkib.
Pemberitaan yang dirilis RM dinilai jauh dari koridor Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Alih-alih menjalankan fungsi *check and balance*, produk berita tersebut dianggap mengabaikan prinsip keberimbangan (cover both sides) dan verifikasi lapangan. Narasi yang dibangun justru terkesan menggiring opini publik untuk membenarkan tindakan aparat desa, sembari menutup mata terhadap nasib korban yang kehilangan pekerjaan tanpa prosedur jelas.
Pihak keluarga korban menyampaikan kekecewaan mendalam atas praktik “berita tandingan” yang dilakukan RM. “Ini bukan lagi soal sudut pandang berbeda, tapi dugaan manipulasi fakta demi membela kepentingan pihak yang berkuasa. Kami sangat menyayangkan jika pena wartawan digunakan untuk menindas rakyat kecil,” ungkap perwakilan keluarga.
Sejumlah warga juga memberikan testimoni serupa. Pola ini disinyalir bukan pertama kalinya terjadi; setiap ada kritik masyarakat terhadap kebijakan publik, muncul narasi pembenaran dari oknum tersebut tanpa ada pendalaman substansi yang nyata.
Kritik keras pun berdatangan dari berbagai lapisan masyarakat. Pers yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi dan alat kontrol sosial, kini dikhawatirkan berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. “Jangan sampai idealisme pers ditukar dengan kepentingan sesaat. Jika independensi hilang, masyarakat kecil yang paling dirugikan,” tegas seorang warga setempat.
Menanggapi polemik yang berlarut, publik mendesak organisasi profesi wartawan di Aceh serta Dewan Pers untuk segera turun tangan. Langkah evaluasi dan penelusuran terhadap rekam jejak pemberitaan RM dianggap mendesak guna menjaga marwah pers dan kepercayaan publik di wilayah Subulussalam.
Kasus ini menjadi pengingat keras bagi insan pers: kebebasan media adalah mandat publik yang harus dijalankan dengan tanggung jawab moral tinggi, bukan komoditas untuk kepentingan pribadi.{*}
(Redaksi)
