Aceh Singkil | portalsingkil online.ner ~ Kondisi birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Singkil kini berada di titik nadir. Ketidakpastian pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026 memicu gelombang protes keras dari aparatur pemerintah daerah yang merasa masa depan pelayanan masyarakat sedang dipertaruhkan.
Dalam aksi orasi yang emosional di depan Kantor DPRK Aceh Singkil, Rabu (08/04/2026), Camat Kuala Baru, Mansurdin, SE, menyampaikan pernyataan sikap yang mengejutkan publik. Mewakili jeritan hati para Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga perangkat desa, ia menegaskan bahwa keterlambataSikap
Tegas: Jabatan Dipertaruhkan.
Dengan nada bicara yang bergetar namun tegas, Mansurdin menyatakan siap menanggung risiko jabatan paling berat demi memperjuangkan nasib rakyat dan pegawai.
“Kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Seluruh ASN hingga aparatur desa sudah menjerit! Jika APBK 2026 tidak segera disahkan, pelayanan publik bisa tutup total. Saya siap dipecat, bahkan saya siap melepas atribut jabatan saya detik ini juga sebagai bentuk keprihatinan mendalam,” tegasnya di hadapan massa sebelum memasuki ruang rapat paripurna.
Krisis Pelayanan Publik di Depan Mata
Dampak dari kebuntuan anggaran ini mulai merambat ke berbagai sektor. Tanpa pengesahan anggaran, operasional rutin di berbagai instansi pemerintah terancam berhenti, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat luas yang membutuhkan pelayanan dasar. Para kepala desa di seluruh Aceh Singkil pun mengungkapkan kekhawatiran serupa terkait mandeknya pembangunan di tingkat akar rumput.
Momentum HUT ke-27: Kado Pahit bagi Rakyat?
Senada dengan Mansurdin, Camat Singkil, Khairuddin, SE, mengingatkan para anggota legislatif bahwa momentum ini bertepatan dengan usia perak kabupaten tersebut.
“Tanggal 27 April nanti Aceh Singkil genap berusia 27 tahun. Ini adalah daerah yang didirikan dengan perjuangan para tokoh pendiri dan syuhada. Sangat miris jika di usia ke-27 ini, kita justru memberikan kado berupa ketidakpastian anggaran. Kami mengetuk hati nurani wakil rakyat untuk segera menunjukkan tanggung jawabnya,” ujar Khairuddin.
Harapan pada Parlemen
Masyarakat kini menatap tajam ke gedung DPRK Aceh Singkil. Pengesahan APBK 2026 menjadi satu-satunya kunci untuk memulihkan roda pemerintahan yang mulai macet. Desakan ini menjadi pengingat bagi para pengambil kebijakan bahwa kepentingan publik harus berada di atas segala ego politik, demi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup seluruh warga Aceh Singkil. []
